Sinergisasi BPK dan Masyarakat dalam Mewujudkan Negara yang Bersih, Transparan, dan Sejahtera



Sebelumnya Ferial mau tanya nih ke teman-teman pembaca. Apa sih singkatan dari BPK? Badan Pengawas Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan? Coba jawab dulu secepat mungkin.

Kalau jawaban kalian BPK itu Badan Pengawas Keuangan, maka dipastikan kalian tidak lolos CPNS. Hehe Sebenarnya ini bukan maalah singkatan BPK sih tapi lebih jauh dari itu, kita harus paham seputar lembaga negara pengelola keuangan negara tersebut. Mulai dari dasar hukum, peran, tugas, dan tanggung jawab BPK.

Kenapa sih kita itu harus faham tentang BPK?


Apa manfaatnya kita tahu tentang BPK?

Biar bahasanya gak terlalu berat (kayak judulnya hehe), Ferial coba menyusun pembahasannya secara sederhana dan bisa difahami semua pembaca.
BPK = Bukan Punya Kamu
BPK memang “Bukan Punya Kamu” waktu pemerintahan masa lalu. Ketika zaman Orde Lama, BPK menjadi bagian dari pemerintah. Presiden sebagai Pemeriksa Agung dan Ketua BPK menjabat sebagai Menteri yang berada dalam pemerintahan.
Sedangkan zaman Orde Baru, ruang gerak BPK masih terbatas meskipun telah diposisikan sebagai lembaga negara di luar pemerintah. Perannya yang direduksi mengakibatkan banyak praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang membabi buta.
Tak heran banyak sekali kerugian negara yang tidak diungkap karena Laporan Akhir BPK di masa Orde Baru harus disesuaikan dan mendapat persetujuan Sekertariat Negara terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada parlemen. Miris sekali, bukan?
Berkaca dari sejarah kelam tersebut, BPK dengan tegas memposisikan diri sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Penjabarannya terdapat dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK.
Tak Kenal BPK, Maka Tak Cinta
Bagi yang belum kenal sama BPK, kenalan dulu ya. Kalau sudah kenal BPK dijamin makin cinta sama Indonesia. Hehe
BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sederhananya, peran dan tugas BPK dibagi menjadi dua.
Pertama BPK sebagai pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya.
Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.
BPK Kawal Harta Negara tidak bisa disetir sama pihak manapun. Kenapa? Untuk menjaga independensi dan terhindar dari praktik kecurangan pengelolaan keuangan negara seperti masa lampau.
Kemudian definisi keuangan negara itu apa? Apa yang sebenarnya BPK Kawal? Harta Negara yang seperti apa?
Keuangan negara atau harta negara yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Rumit ya definisinya? Hehe. Lebih jelasnya dalam Undang Undang Keuangan Negara pada pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa Keuangan Negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusaahaan negara/perusahaan daerah.
BPK sendiri tugasnya bukan hanya bertanggung jawab atas keuangan negara, tetapi juga mengelola keuangan negara. Sebagaimana amandemen terhadap UUD 1945 Pasal 23E yang memosisikan BPK sebagai badan yang bebas dan mandiri.
Tugas Pengelolaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
BPK juga punya dasar hukum yang kuat lho. Keberadaannya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat 5 UUD berisikan amanat :

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam menjalankan tugasnya BPK mempunya landasan operasionalnya. Antara lain UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK.

Yuk Kenalan sama BPK
Setelah tahu dasar hukum, peran dan tugas BPK, sekarang saatnya kita mengenal siapa aja sih pejabat BPK untuk melaksanakan amanat sesuai undang-undang.
Profil BPK (Source : dok. BPK)

Tahu gak kalau BPK itu sejajar dengan Presiden

Prinsip bebas dan mandiri yang dimuat dalam UU No. 15 tahun 2006 membuat BPK sejajar dengan presiden. BPK berdiri di atas pemerintahan sehingga kiprah dan ruang geraknya dalam menjalankan kewajibannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi optimal.
Sesuai dengan visinya, BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. BPK juga mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara memudahkan Pemerintah untuk mengetahui setiap saat kondisi keuangannya sendiri agar dapat melakukan pengaturan perencanaan pendanaan pembangunan dan memonitor pelaksanaannya dengan baik
Transparansi dan akuntabilitas juga mendorong peningkatan kinerja BUMN dan BUMD sehingga mampu bersaing di pasar global.
Dan yang paling penting tentang Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan prasyarat untuk menegakkan good governance yang merupakan landasan utama bagi terciptanya demokrasi politik yang sesungguhnya. Ketika reformasi muncul maka tuntutannya menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan sejahtera.
THAT’S WHY BPK memiliki peran sentral dalam menjalankan amanat UUD 1945 dengan baik. BPK tidak akan maksimal bekerja tanpa keterlibatan semua lapisan masyarakat. Upaya menciptakan Indonesia baru perlu partisipasi masyarakat Indonesia.
Sinergisasi BPK dan Masyarakat
BPK dan masyarakat harus saling mendukung demi tercapainya tujuan negara. Kekuasaan yang disalahgunakan, misamanajemen, korupsi, kemiskinan, keterbelakangan adalah contoh buram masa lalu yang perlu dikonversi dengan menjadikan Indonesia yang bersih.
Sebelumnya masyarakat perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk mengenal segenap lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengelola keuangan negara.
BPK sendiri memiliki kode etik yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPK. Dalam menjaga kode etik tersebut, dibentuk Majelis Kode Etik. Anggota Majelis ini terdiri dari unsur internal BPK dan dari eksternal BPK yaitu guru besar di perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Anggota BPK RI dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Berdasarkan Undang Undang No. 15 tahun 2006, BPK RI mempunyai 9 orang anggota yang keanggotaannya diresmikan oleh Presiden. 9 Anggota ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota.
BPK dalam tugasnya mempunyai nilai dasar yang perlu dipegang. Nilai dasar ini termaktub dalam misi BPK, yaitu nilai indepensi, integritas, dan profesionalisme.
Independensi yaitu BPK menjunjung tinggi independesi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/ atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
Integritas yaitu BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
Profesionalime yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Peran Serta Masyarakat dalam Mengawal Harta Negara
Upaya mengawal harta negara bukan menjadi tanggung jawab BPK saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat bisa menjadi alat kontrol penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
Bagaimana peran masyarakat? Sebelumnya masyarakat mesti faham dulu bagaimana sistem kerja BPK. Kemudian masyarkat melakukan pengaduan jika menemukan indikasi pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sistem Kerja BPK bisa dilihat dari empat macam Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPRD, dan DPD, Melaporkan ke Aparat Penegak Hukum jika ditemukan unsur pidana, dan Memantau Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK.
BPK meluncurkan aplikasi berbasis web untuk memudahkan pemantauan jika terjadi pengaduan dari masyarakat.
Step by Step untuk Pengaduan Masyarakat sebagai berikut :


Berdasarkan web BPK RI yang perlu diperhatikan dalam pengaduan adalah ;
1. Uraian kejadian. Pengadu diharapkan untuk menguraikan sedetail mungkin kejadian yang dicurigai sebagai bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah. Keseluruhan kejadian dapat menggambarkan siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana kejadian non conformity terjadi.
2. Memilih pasal-pasal yang sesuai. Masyarakat menyocokkan kejadian dengan pasal-pasal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, bisa lebih dari satu pasal. Informasi mengenai peraturan perundang-undangan dapat dilihat di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK.
3. Menyertakan bukti awal. Jika ada copy dokumen atau barang lain bisa menjadi barang bukti maka bisa disertakan dalam laporan pengaduan.
4. Menyertakan identitas pengadu. Bila tidak keberatan, akan sangat baik apabila pengadu menyertakan identitas dan alamat atau nomor telepon. Sehingga bila BPK masih membutuhkan keterangan tambahan maka pengadu akan mudah dihubungi.
Adapun Persyaratan Pengaduan Masyarakat antara lain :
1.       Warga Negara Indonesia
2.       Mengisi formulir pengaduan masyarakat
3.       Melampirkan fotokopi identitas
4.       Dapat menjelaskan kronologis kejadian
5.    Melampirkan bukti awal aduan, seperti fotokopi dokumen, foto atau barang lain yang dapat memperkuat aduan yang disampaikan.
Masyarakat dan BPK untuk Indonesia Baru
Sekecil mungkin kejadian yang dilaporkan merupakan secercah cahaya kesinergian masyarakat dan BPK untuk Indonesia yang lebih bercahaya. Tidak ada lagi getiran kejahatan yang diakibatkan dari pengawalan harta yang tidak transparan. Periode demi periode bangsa Indonesia menjalani perubahan pemerintahan yang signifikan memungkinan kerja BPK lebih optimal.
Adapun saran dari penulis adalah perlunya penghargaan khusus kepada masyarakat atas keaktifannya dalam memperhatikan setiap kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Award ini bersifat berkala bisa enam bulan sekali atau setahu sekali sehingga kedepannya masyarakat bisa lebih masif dalam mengawal harta negara.
Begitulah peran serta masyarakat dalam mengawal harta negara.

4 komentar:

  1. Perubahan posisi kedudukan BPK di lembaga pemerintahan bagus banget ya mas, bisa memberikan ruang gerak lebih kepada BPK agar dapat bekerja lebih profesional. Thanks informasinya mas ferr!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul mas. Jadi bekerja lebih bebas tanpa ada pressure dari yang lain. Anytime mas!

      Hapus
  2. Aku baru tau, ternyata kita bisa langsung membuat aduan kepada BPK. Tulisan yang mantabs a'

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul mas langsung masuk ke websitenya. Hehe

      Hapus

Diberdayakan oleh Blogger.